jenis wakaf, tata cara wakaf, akibat wakaf

MATERI KHI HUKUM KEWAKAFAN

A.     Jenis Perwakafan

1.      Berdasarkan Peruntukan

-         Wakaf ahli (wakaf Dzurri/wakaf ’alal aulad) yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri.

-         Wakaf Khairi (kebajikan) adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum).

2.      Berdasarkan Jenis Harta 

1.   benda tidak bergerak:

                        - Hak atas tanah : hak milik, strata title, HGB/HGU/HP

                        - Bangunan atau bagian bangunan atau satuan rumah susun

                        - Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah

                        - Benda tidak bergerak lain

2.  benda bergerak selain uang, terdiri dari:

                         - Benda dapat berpindah

                         - Benda dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan

                        - Air dan Bahan Bakar Minyak

                        - Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan

                        - Benda bergerak selain uang

                        - surat berharga

                        - hak atas Kekayaan Intelektual:

                        - hak atas benda bergerak lainnya

3. benda bergerak berupa uang (Wakaf tunai, cash waqf)

4.   Berdasarkan Waktu:

                  - muabbad , wakaf yang diberikan untuk selamanya

                  - mu’aqqot, wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu

5.    Berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan

- mubasyir/dzati; harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit) .

- mistitsmary, yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara’ dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf.[1]

B.     Tata Cara Perwakafan

Tata Cara Perwakafan Pasal 223 KHI

a.       Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.

b.      Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.

c.       Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

d.      Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut :

a. Tanda bukti pemilikan harta benda

b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai oleh surat keterangan dari kepala desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud

c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.[2]

U No 41 Tahun 2004 menentukan tata cara perwakafan tanah sebagai berikut :

1.      Perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya (calon waqif) datang sendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf. Ikrar wakaf tersebut kemudian dibacakan pada Nazhir dihadapan PPAIW.

2.      Pada saat menghadap PPAIW tersebut, waqif harus membawa surat-surat sebagai berikut :

-         Sertipikat Hak Milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya seperti surat IPEDA ( girik, petok pajak, ketitir, dan lain-lain ).

-         Surat Keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak termasuk sengketa.

-         Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.

-         Izin dari Bupati/Walikota cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

3.      PPAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan Nazhir.

4.      Dihadapan PPAIW dan 2 orang saksi, Waqif mengikrarkan (mengucapkan) kehendak wakaf tersebut kepada Nazhir yang telah disahkan. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Kemudian semua yang hadir menandatangani blangko ikrar wakaf. Tentang bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 No. Kep/D/75/78.

5.      PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap 3 dengan dibubuhi materai dan Salinan Akta Ikrar Wakaf rangkap 4. Akta Ikrar Wakaf tersebut paling sedikit memuat : nama dan identitas waqif, nama dan identitas Nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Disamping membuat akta, PPAIW wajib membukukan semua itu dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf dan menyimpannya dengan baik bersama aktanya.

6.      Pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan setempat. Mengenai pendaftaran tanah wakaf pada sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 32 UU No 41 Tahun 2004 jo Pasal 10 PP No 28 Tahun 1977 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1977.[3]

C.     Akibat Hukum Perwakafan

Setelah selesai dilakukan ijab qabul, maka harta wakaf tersebut menjadi milik Allah SWT, yang selanjutnya dikelola dan diurus oleh seseorang. Dalam hukum Islam orang yang mengelola dan mengurus harta wakaf ini dinamakan dengan qayyim atau nadhir atau mutawali. Mutawali atau nadhir inilah yang mengelola dan mengurus harta wakaf tersebut. Untuk sekadarnya mutawali dibenarkan untuk mengambil sebagian dari manfaat harta wakaf dalam rangka menjalankan fungsi kepengurusan dan kepengelolaannya atas harta wakaf yang diserahkan kepadanya.Mutawali diangkat dan diberhentikan oleh orang yang memberikan wakaf. Apabila tidak ada mutawali maka kewajiban itu dikerjakan oleh Pemerintah (Usman, 2009 : 63 ).

Jabatan mutawali dapat dicabut apabila wakif berkhianat dalam mengurus harta wakaf, atau tidak menjaga dengan baik, atau menyalahi syarat-syarat wakaf yang sudah dibuat, dan diminta kerugian wakaf lantaran kesalahan-kesalahan itu walaupun dia itu wakif sendiri ( Usman, 2009 : 64 ).

---

[1] http://lembagapusat-wakaf.blogspot.co.id/2013/03/jenis-jenis-wakaf.html

[2] Kompilasi Hukum Islam

[3] http://kuaslahung.blogspot.co.id/2015/02/tata-cara-wakaf.html