Rumah  Bambu Pengalon, Karangasem Di Bali

INFO  PENTING UNTUK TURIS ASING ATAUPUN TURIS LOKAL..!!!! RUMAH BAMBU SUDAH RUNTUH TINGGAL PUING-PUINGNYA SAJA.TIDAK BISA DIGUNAKAN UNTUK BERFOTO ATAUPUN BERLIBURAN!!!

contoh surat tuntutan

KEJAKSAAN NEGERI MALANG

”UNTUK KEADILAN”

SURAT TUNTUTAN

No. Reg. Prk.: 05/PDM/MALANG/Ep5/2017

Jaksa pada Kejaksaan Negeri Malang, yang bertindak selaku Penuntut Umum, setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di dalam persidangan yang memeriksa dan mengadili terdakwa :

contoh resume hukum acara pidana

R  E  S  U  M  E

I.              D A S A R

a.   Laporan Polisi Nomor : LP/ K-20 / II / 2017 / POLDA JAWA TIMUR / RES MALANG / SPK, tanggal 14 Februari 2017.

Contoh surat eksepsi hukum acara pidana

Nota Keberatan (Eksepsi) atas Perkara Pidana

Nomor Reg. Prk. : 05/PDM/MALANG/Ep5/2017

Terdakwa :

Permana Alias Ambon Bin Junaedi

Diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa

Vivi Gustin L S,H.

Kepada, Yth:

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana

Nomor Reg. Prk. : 05/PDM/MALANG/Ep5/2017

-Di

Pengadilan Negeri Malang

contoh surat berita acara pidana tersangka, BAP

 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

RESORT KOTA MALANG

 

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

(TERSANGKA)

MAKALAH TENTANG PROSES PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS

MAKALAH TENTANG

PROSES PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS

jenis wakaf, tata cara wakaf, akibat wakaf

MATERI KHI HUKUM KEWAKAFAN

A.     Jenis Perwakafan

1.      Berdasarkan Peruntukan

-         Wakaf ahli (wakaf Dzurri/wakaf ’alal aulad) yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri.

-         Wakaf Khairi (kebajikan) adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum).

Hukum Perwakafan

MATERI KHI HUKUM KEWAKAFAN

A.     Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab “waqf” yang berarti pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf dapat diartkan sebagai penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat. Jadi dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran agama Islam.[1]

HUKUM KEWARISAN

MATERI KHI HUKUM KEWARISAN

A.     Tahapan Pembagian Harta Waris

Pewaris (sebelum meninggalnya) atau ahli waris dapat menunjuk pihak-pihak atau beberapa orang untuk melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada. Tugas dari pelaksana pembagian harta warisan ini adalah :

a.       Mencatat harta peninggalan, baik yang berupa benda bergerak atau yang tidak bergerak, kemudian disahkan oleh ahli waris yang berrsangkutan. Bila perlu dinilai harganya dengan uang.

b.      Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai deengan pasal 175 ayat (1) sub a, b dan c.[1]

Review Perundang Undangan

REVIEW PERUNDANG-UNDANGAN

A.     Legislative review

Legislative review adalah upaya ke lembaga legislatif atau lembaga lain yang memiliki kewenangan legislasi untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya, pihak yang keberatan terhadap suatu undang-undang dapat meminta legislative review ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk mengubah undang-undang tertentu.[1]

Pengesahan, Pengundangan, Penyebarluasan Perundang Undangan dan dan Partisipasi Masyarakat

PENGESAHAN, PENGUNDANGAN, PENYEBAR LUASAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

A.    Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundang-undangan

            Penetapan rancangan peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan tandatangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama. Walaupun demikian, dimungkinkan apabila dalam jagka waktu yang telah ditentukan si kepala daerah tidak kunjung menandatangani rancangan peraturan daerah

Penjelasan Perundang-Undangan

PENJELASAN PERUNDANG-UNDANGAN

MAKALAH ORGANISASI NEGARA DAN ORGANISASI ADMINISTRASI NEGARA

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

ORGANISASI NEGARA DAN ORGANISASI ADMINISTRASI NEGARA

PERBEDAAN BPK DAN BPKP

BPK

BPKP

ANALISA KASUS ROHINGYA

ANALISA KASUS ROHINGYA

Fakta Konflik Rohingya Di saat kaum Muslim lain sedang khitmad menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadhan, kaum Muslim Rohingya malah dilanda konflik. Tercatat, delapan puluh jiwa Muslim Rohingya melayang karena terbunuh dan seratus ribu orang putus asa.

Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orangtuanya

Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orangtuanya

Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua

MATERI KHI HUKUM PERKAWINAN

A.     Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua

Ø  Hak Anak dan Orang Tua

Hak Anak:

1.       Mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya

2.      Mendapat penghargaan atas perbuatan baik yang dia lakukan

HUKUM PERKAWINAN

MATERI KHI HUKUM PERKAWINAN

A.     Pengertian Hukum Perkawinan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 tentang perkawinan menyatakan : “Perkawinan adalah ikata nlahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentukk eluarga (rumah) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang MahaEsa.”[1]

PERUBAHAN, PENCABUTAN DAN PEMBATALAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERUBAHAN, PENCABUTAN DAN PEMBATALAN PERUNDANG-UNDANGAN

Proses untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan atau ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan, ‘tidak berlaku’ adalah sebuah keadaan ketika suatu peraturan perundang-undangan atau ketentuannya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A.     Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Pada dasarnya proses pembuatan UU setelah berlakunya UU PPP terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

a.    Perencanaan,

b.    Persiapan,

c.    Teknik  penyusunan,

d.    Perumusan  dan pembahasan,

e.    Pengesahan,

f.      Pengundangan,  dan

g.    Penyebarluasan.

PEMBUATAN BAGIAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

PEMBUATAN BAGIAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

A.    Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu. Jika dalam Peraturan PerUndang - Undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal-pasal awal. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.Ketentuan umum berisi:

a.    Batasan pengertian atau definisi;

b.    Singkatan atau akronim vang digunakan dalam peraturan;

c.    Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.[1]

BAGIAN-BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBUATANNYA

BAGIAN-BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBUATANNYA

A.    Bagian-Bagian Perundang-Undangan

Rangka dasar yang memuat bagian-bagian penting yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

MATERI MUATAN, FUNGSI DAN TUJUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

MATERI MUATAN, FUNGSI DAN TUJUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A.     Materi Muatan Berbagai Jenis Perundang-Undangan

Materi muatan peraturan perundang-undangan, tolak ukurnya hanya dapat dikonsepkan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin rinci dan konkrit pula materi muatannya.

LEMBAGA PEMBENTUK DAN KEKUASAAN PEMBENTUK PERUNDANG-UNDANGAN

LEMBAGA PEMBENTUK DAN KEKUASAAN PEMBENTUK PERUNDANG-UNDANGAN

A.    Lembaga Pembentuk Perundang-Undangan Menurut UUD 1945 Sebelum Amandemen

Dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia pernah dikenal istilah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Yang dimaksud lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara adalah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara menurut UUD 1945.

KEDUDUKAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA

KEDUDUKAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA

A.    Tata Urutan Perundang-undangan

      Tata perundang-undangan diatur dalam:

a)      Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.

1.      UUD 1945;

2.      Ketetapan MPR;

3.      UU;

4.      Peraturan Pemerintah;

PERENCANAAN PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB II

PERENCANAAN PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN

A.    Program Legislasi

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian integral dari pembangunan hukumnasional.

mengapa hukum memerlukan perundang-undangan

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Mengapa Hukum Memerlukan Perundang-Undangan

Hukum memerlukan perundang-undangan karena perundang-undangan adalah susunan peraturan yang mengatur sebuah Negara sehingga tercapainya Negara seperti yang tertera dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Perundang-undangan juga membantu hukum untuk merealisasikan fungsi-fungsi hukum atau peraturan itu sendiri dan tujuan-tujuannya dapat tercapai.[1]