Hubungan PHI dan PIH

A.    Hubungan antara PIH dengan PHI :

·      PIH mendukung atau menunjang kepada setiap orang yang akan mempelajari   hukum positif Indonesia (Tata Hukum Indonesia).

·      PIH menjadi dasar dari PHI, yang berarti bahwa, untuk mempelajari PHI (Tata Hukum Indonesia) harus belajar PIH dahulu karena pengertian-pengertian dasar yang berhubungan dengan hukum diberikan di dalam PIH. Sebaliknya pokok-pokok bahasan PHI merupakan contoh kongkrit apa yang dibahas di dalam PIH.[1]

B.     Ruang lingkup PHI

Pengantar ilmu hukum (PHI) merupakan terjemahan dari mata kuliah inleiding tot de recht sweetenschap yang diberikan di Recht School (RHS) atau sekolah tinggi hukum Batavia di jaman Hindia Belanda yang didirikan 1924 di Batavia (Jakarta sek.) istilah itupun sama dengan yang terdapat dalam undang-undang perguruan tinggi Negeri Belanda Hoger Onderwijswet 1920. Di zaman kemerdekaan pertama kali menggunakan istilah “pengantar ilmu hukum .” adalah perguruan tinggi Gajah Mada yang didirikan di yogyakarta 13 maret 1946.[2]

C.    Klasifikasi Hukum

A. Hukum menurut Sifatnya:

Menurut sifatnya, hukum dapat digolongkan sebagai berikut:

a)Hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan bagaimana pun juga harus danmempunyai paksaan mutlak. Contoh: hukum pidana

b)Hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Contoh: hukum dagang.[3]

B. Hukum menurut Fungsinya

Menurut Fungsinya, hukum dapat digolongkan sebagai berikut:

a)Hukum materil adalah hukum yang berisi pengaturan tentang hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan atau bisa juga dikatakan bahwa hukum materil berisi perintah dan larangan.

b)Hukum formil adalah hukum yang berisi tentang tata cara melaksanakan dan mempertahankan/menegakkan hokum materil. Hukum yang memaksa adalah hukum yang memiliki sifat harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak.

c)Hukum yang mengatur (pelengkap) adalah hukum yang dalam keadaan  konkrit dapat dikesampingankan atau tidak dijalankan.[4]

C. Hukum menurut  Isinya

Menurut Isinya, hukum dapat digolongkan sebagai berikut:

a) Hukum Privat (Hukum Sipil) yaitu hukum yang mengatur hubungan- hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

b)Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara)

c)rorangan. Hukum publik bertujuanuntuk melindungi kepentingan umum. Hukum publik juga disebut hukum Negara.[5]

D. Hukum menurut Waktu Berlakunya

Menurut waktu berlakunya, hukum dapat digolongkan sebagai berikut:

1.      Hukum positif (ius constitutum) adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatumasyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Hukum positif (ius constitutum) disebut jugatata hukum.

2.      Ius constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.

3.      Hukum asasi adalah hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.Hukum ini tidak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi)terhadap siapa pun di seluruh tempat.[6]

E. Hukum menurut  Daya Kerjanya

Menurut Daya Kerjanya, hukum dapat digolongkan sebagai berikut:

1.      Hukum yang bersifat mengatur atau fakultatif atau subsidi air atau pelengkap atau dispositif, yaitu hukum yang dalam keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat para pihak.

2.      Hukum yang bersifat memaksa atau imperatif (dwingendrecht), yaitu hukum yang dalam keadaan konkrit tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yang berarti kaedah hukumnya bersifat mengikat dan memaksa, tidak memberi wewenang lain, selain apa yang telah ditentukan dalam undang-undang.Biasanya hukum yang mengatur kepentingan umum bersifat memaksa, sedangkan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau kepentingan khusus bersifat mengatur. Persoalannya bagaimana caranya untuk mengetahui, apakah suatu peraturan hukum itu bersifat memaksa atau bersifat mengatur.[7]

Dalam hal ini ada 3 (tiga ) pedoman, yaitu:

a) Berdasarkan Pasal 23 AB, yang menentukan bahwa Suatu perbuatan atau perjanjian tidak dapat meniadakan kekuatan undang-undang yang berhubungan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan ketertiban umum dan kesusilaan itu bersifat memaksa.

b) Dengan membaca dari bunyi peraturan hukum yang bersangkutan, dapat diketahui bahwa suatu peraturan hukum tersebut bersifat memaksa atau tidak. Contoh: Pasal 1477 KUH Perdata yang menentukan bahwa Penyerahan harus dilakukan di tempat di mana barang yang terjual berada pada waktu penjualan, jika tentang itu tidak telah diadakan persetujuan lain.

c) Dengan jalan interpretasi dapat diketahui bahwa peraturan hukum tersebut bersifat memaksa atau tidak. Contoh: Pasal 1368 KUH Perdata yang menentukan bahwa Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya, adalah selama binatang itu dipakainya bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.[8]

                         

F. Hukum menurut Wujudnya[9]

Menurut wujudnya, hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1.      Hukum objektif adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini untuk menyatakan peraturan yangmengatur antara dua orang atau lebih. Contoh: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).

2.      Hukum subjektif adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang tertentu dan dengandemikian menjadi hak. Contoh: Kitab Undang-Undang Hukum Militer.

---

[1]Nebzar, Hubungan antara PIH dan PHI, https://nebzarc.wordpress.com, acces 21 September 2015

[2] Ibid., p.2

[3] Arianaseratuh, Hukum menurut sifat, http://ariana-grd.blogspot.com, acces 21 September 2015

[4] Liya, Hukum Menurut Fungsi, http://liyasari24@blogspot.com, acces 21 September 2015

[5] Aryansyah, Hukum Menurut Isinya, http://achyarizki17.blogger.com , acces 21 September 2015

[6] Nabilla Ruly, Hukum Menurut Waktu Berlakunya, http://nabilahruliyanti@blogspot.co.id, acces 21 September 2015

[7] Aprianti, Hukum Menurut Daya Kerja, http://apriantirosita@blogspot.com, acces 21 September 2015

[8] Ardika, Pedoman Passal-Pasal, http://ardikapangestu.gmail.com, acces 21 September 2015

[9] Ibid.